Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi, Politik, Pemerintahan & Hukum

Sebagaimana pendapat pakar antikorupsi asal Amerika Serikat, Robert Klitgaard yang menyatakan bahwa korupsi bisa berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Bertambah besar quantity pembangunan bertambah besar pula kemungkinan akan kebocoran. Ditambah dengan gaji pegawai negeri yang memang sangat minim, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pegawai negeri terdorong untuk melakukan perbuatan yang kadang-kadang menggunakan kekuasaannya untuk menambah penghasilannya. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa terjadi pula korupsi besar-besaran bagi mereka yang memperoleh pendapatan yang memadai disebabkan karena sifatnya yang serakah dan tamak.

Dampak dari korupsi politik dalam kasus ini, pertama, jelas akan semakin menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dan Lembaga Penyelenggara Pemilu. Kedua, akan merusak demokrasi di Indonesia karena saat ini praktik korupsi dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan di dalam sistem demokrasi. Ketiga, menurunkan kualitas lembaga tinggi negara dalam hal ini KPU dalam menjalankan peranannya.

Dirinya mendapat vonis kurungan 14 tahun penjara serta denda sebersar Rp 5 miliar. Selain itu, Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp57 miliar yang telah digunakannya. Akibat perbuatannya tersebut, Lutfhi dijatuhi vonis kurungan selama 18 tahun penjara dan hak politiknya untuk dipilih dalam jabatan publik dicabut oleh Mahkamah Agung. Mantan Presiden Partai PKS Lutfi Hasan Ishaaq juga terjerat kasus korupsi karena terbukti melakukan transaksional dengan menggunakan kekuasaan elektoral demi mendapatkan fee dari pengusaha daging sapi. [newline]Lutfi juga terbukti menerima uang muka Rp1,3 miliar dari janji pemberian uang sebesar Rp40 miliar.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Transparency Internasional Indonesia , Alvin Nicola, meminta pemerintah menyusun Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menyasar pencegahan korupsi di bidang politik. Fenomena terkuaknya aktor politik yang melakukan praktik korupsi tersebut harus dijadikan petunjuk bagi bangsa Indonesia untuk terus mengibarkan bendera perang terhadap korupsi. Jangan sampai praktik korupsi ini dianggap sebagai konvensi atau kebiasaan umum dalam tingkah laku politik di Indonesia. “Dari hasil penelitian kita bahwa ada gap antara biaya pilkada dengan kemampuan harta calon bahkan dari LHKPN itu minus. Jadi, complete hartanya cuma rata-rata Rp18 miliar bahkan ada tidak sampai Rp18 miliar. Jadi, jauh sekali dari biaya yang dibutuhkan saat pilkada,” kata Firli. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik. Buku ini akan memberikan ulasan mengenai politik kriminal sebagai pemberantas tindakan korupsi dilihat dari perspektif budaya hukum.

Upaya melepas budaya korupsi yang telah mengakar di Partai Politik yang ada di Republik Indonesia adalah dengan strategi melalui aspek preventif, detektif dan represif, yang dilaksanakan secara intensif dan terus menerus. Akibat hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak Komesioner dan pihak mantan caleg PDIP adalah menerima sanksi yang berat. Bentuk sistem patrimonial yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis ketimbang benefit Online Game Terpercaya sistem dan prestasi.

“Saya menemukan ada tiga faktor utama yang menentukan kesuksesan seorang petahana. Tangibility, popularitas, dan rivalitas politik,” Wawan menambahkan. Untuk sebagian orang, menjadi politisi adalah memperbaiki hidup dan nasib. Sebagian dari mereka percaya bahwa probabilitas tertangkap oleh KPK masih jauh lebih kecil dibandingkan peluang keberhasilan melipatgandakan kekayaan. Sehingga itulah kenapa mereka seolah tak takut dan tak peduli dengan kasus korupsi yang berhasil diungkap KPK sejauh ini. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini sependapat.

Modernisasi merangsang korupsi karena perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan politik. Baharuddin Lopa., Permasalahan pembinaan dan penegakan hukum di Indonesia, Bulan bintang, Jakarta,1987. Sementara itu, Wakil Ketua PPATK mengatakan pola-pola politik selalu sama yakni menggunakan praktik-praktik penyalahgunaan keuangan daerah maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara . “Oleh sebab itu, Pemilu juga jadi fokus bagaimana KPK melakukan pencegahan dan penindakan. Kita ingin presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti, menolak segala bentuk gratifikasi dan gerakan-gerakan yang melemahkan anti korupsi,” tutur Rofiq.

Buku ini merupakan hasil kajian terhadap putusan-putusan pengadilan perkara korupsi sehingga dapat dirumuskan model hukum yang tepat dan optimal dalam pemulihan aset dan penyitaan aset korupsi. Dengan tujuan agar modal hukum tersebut dapat diterapkan dalam penyidikan maupun sinergitas gugatan perdata negara. Buku ini secara khusus membincangkan delik-delik korupsi dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Korupsi kerugian keuangan negara sudah berubah menjadi delik materiil sehingga mutlak dengan pembuktian hubungan kausalitas. Pejabat eksekutif dan legislatif disebutnya memiliki moralitas tinggi dalam menjalankan tanggung jawabnya. Namun, hal tersebut dapat tercoreng dengan adanya korupsi politik untuk memperoleh posisi itu.

Politik Korupsi

Partai politik harus menunjukkan komitmennya untuk mendukung prinsip persamaan di depan hukum dalam hal penegakan hukum Tipikor dan menghindari langkah-langkah yang justru mempromosikan impunitas bagi para koruptor. Dalam waktu bersamaan, penguatan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi harus menjadi agenda utama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.” imbuh Dadang. KOMISI Pemberantasan Korupsi menyebut sebanyak 397 pejabat politik telah tersandung kasus tindak pidana korupsi. Bersamaan untuk membantu keuangan partai politik lebih komprehensif,” tambahnya.