Berita Korupsi Hari Ini

Di Indonesia IPAK diukur dengan menggunakan survei yang menilai perilaku anti korupsi termasuk di dalamnya terkait dengan penyuapan yaitu Survei Perilaku Anti Korupsi . Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil dan tidak mencakup korupsi skala besar . Data yang dikumpulkan melalui SPAK mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan pelayanan publik dalam hal perilaku penyuapan , pemerasan dan nepotisme. Penyuapan , yakni apabila seorang pegawai pemerintah menerima imbalan yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi. Pemerasan yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, termasuk pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri atau mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik.

Korupsi

Pejabat dan pegawai Kemnaker diimbau untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran, serta menghindari praktik suap. Bagi pandangan penulis, menanamkan nilai-nilai yang penuh integritas tentu saja tidak mudah khususnya di Provinsi Sumatera Utara, namun sudah saatnya untuk berbenah diri menata pemerintahan di seluruh Sumatera Utara menuju nihil korupsi. Model birokrasi yang tambun dengan kinerja yang lamban serta korup sudah saatnya ditinggalkan.

Korupsi sangat merugikan negara dan rakyat kecil, sehingga dapat menghambat pembangunan infrasrtuktur dan dapat memberikan contoh yang buruk kepada orang lain dan generasi berikutnya. Selain itu korupsi juga menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Korupsi juga telah terbukti melemahkan sumber daya, meresahkan kehidupan sosial, menggerogoti potensi negara-bangsa dan bahkan sudah menjadi masalah internasional .

Masalah ini perlu dijadikan suatu hal yang harus ditanggulangi bersama dan diperangi bersama. Makna dari korupsi sendiri ialah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dampak dari Pandemi Covid-19 ini memang luar biasa, perekonomian Indonesia menurun drastis, para pekerja sebagian besar terpaksa dirumahkan dengan tanggungan yang tidak sedikit. Pelaku usaha yang terseok-seok untuk tetap “survive” dari terdampak pandemi covid. Titik fokus pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat saat ini adalah bagaimana cara untuk menuntaskan pandemi virus berbahaya ini dan di sisi lain tetap menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oknum tidak bertanggung jawab ternyata lebih memilih untuk mengambil peluang untuk mencuri hak-hak masyarakat dengan mengkorupsi bansos.

Untuk itu dibutuhkan penemuan hukum berupa kerja sosial di muka umum, mungkin akan membuat para pelaku tipikor menjadi malu dan jera. Pemberlakuan hukuman berupa kerja sosial bisa tersebar secara meluas dan viral melalui media sosial dan media online berbasis digital yang dimediasi web. Dengan demikian muka para koruptor akan dikenali tidak hanya di Indonesia saja, tetapi seluruh dunia. Maraknya tindak pidana korupsi, terutama yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, semakin membuat masyarakat penuh dengan stereotip stigmatis. Sebagian masyarakat, masih menganggap hanya dengan tindakan represif korupsi dapat ditanggulangi, karena menurut pemahaman mereka tindakan represif tersebut dapat memberikan daya tangkal terhadap praktik atau perilaku koruptif. Perumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah “Mengapa penyelesaian kasus korupsi saat ini di Indonesia tidak menggunakan restoratif justice?

Jakarta – Komisi Yudisial menerima audiensi virtual dari Tim Advokasi Korban Kasus Dugaan Pidana Korupsi Bansos Covid-19, Selasa (6/7). Tim Advokasi yang diwakili Muhamad Isnur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia , Diki Anandya dari Indonesia Corruption Watch dan Ahmad Fauzi diterima oleh Anggota KY Sukma Violetta didampingi Juru Bicara KY Miko Ginting dan Tenaga Ahli KY Imran. Tim advokasi meminta KY melakukan pemantauan persidangan terkait kasus dugaan pidana korupsi bansos Covid-19. Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan dukungannya terhadap segala upaya untuk membentuk wilayah birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. “Saya mengapresiasi BPS Kalsel yang lolos kualifikasi untuk menuju wilayah Zona Integritas,” katanya.

Kami juga menjalankan amanat UU bahwa pemberantasan tindak korupsi hendaknya dilakukan sejak kuliah,” kata Rektor. Ia juga menjelaskan bahwa praktiknya KPK bukanlah lembaga yang mampu menjalankan tugasnya tanpa dukungan dari lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, baik yang berada di dalam maupun luar negeri. Saat dikonfirmasi saibumi.com Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta membenarkan bahwa pihaknya saat ini sedang mengusut dugaan korupsi itu. Saibumi.com ,Bandar Lampung -Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji di Kabupaten Lampung Tengah. Terkait percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, Kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun melakukan tindakan preventif terhadap potensi penyimpangan dengan memberikan pertimbangan hukum. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, Datun dapat memberikan pendapat hukum dan pendampingan hukum dengan Surat Kuasa Khusus .

Selain itu, berita yang menyeret Kepala Desa dalam tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di Cianjur dan berakhir pada penangkapan Kepala Desa ( tanggal 6 Februari 2016). Dan Oknum Kepala Desa Songbledek, Paranggupito, Wonogiri, Jawa tengah, bernama Sutoto , resmi dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi dana desa pada APBDes tahun anggaran 2013 hingga 2015. Ia terbukti menimbulkan kerugian negara sebesar Rp416 Juta ( tanggal eight Juni 2016).

Membuat motion plan atau rencana aksi adalah langkah awal yang mutlak dilakukan jika kita ingin turut serta dalam gerakan pemberantasan korupsi. Ealnya, hukuman finansial yang diberikan kepada koruptor memperhitungkan biaya sosial korupsi dengan mempertimbangkan dampak sosial korupsi. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Penggelapan adalah dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena jabatan.

Konsekuensi logis dari Slot Emoney sebagai kejahatan luar biasa adalah proses hukum dan perlakuan terhadap koruptor harus dengan cara yang luar biasa pula. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bakal memberhentikan tidak hormat pegawai negeri sipil yang terbukti korupsi. Sebagai salah satu contoh yang menarik adalah keterbukaan para anggota parlemen dimana mereka harus mempublikasikan informasi tentang pengeluaran bulanan mereka seperti biaya transportasi, hiburan, pertemuan resmi, dan yang lainnya. Prinsip keterbukaan ini menjadi salah satu parameter penting bagi mata masyarakat untuk menilai seberapa bersih pelaku birokrasi pemerintahan di negaranya . Dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut dugaan korupsi terkait penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah.